GP Ansor Kota Pontianak Meminta Pemerintah Tegas Terhadap Media Penyebar Berita HOAX

Foto : Dokumentasi Saat Momen Pelantikan PC GP Ansor Kota Pontianak

Pontianak, Kilas.id - Akhir-akhir ini ada beberapa Media khususnya Media Online, suka membuat gaduh pemikiran masyarakat, bahkan menyebarkan berita-berita yang jauh dari fakta kebenaran alias HOAX.

 

Oleh karena itu Bukhori M selaku Ketua GP Ansor Kota Pontianak, berharap agar Pemerintah tegas terhadap Media-media yang suka menyebarkan berita HOAX.

 

Seharusnya Pemerintah ini tegas dong terhadap media penyebar HOAX, ditindak sesuai ketentuan dan hukum yang berlaku di Negara kita. Kata Bukhori

 

Kalau media itu (penyebar HOAX) dibiarkan, ini akan mengguras kepercayaan masyarakat terhadap Pemerintah, sebab berita HOAX akan selalu disajikan sebagai konsumsi untuk masyarakat.

 

Seharusnya Pemerintah harus memberi efek jera terhadap sekaligus memberi pelajaran terhadap media yang lainnya agar tidak ikut-ikutan menjadi penyebar HOAX juga.

 

Biar tidak suka menyebarkan berita HOAX, sudah seharusnya Pemerintah memberikan efek jera terhadap media tersebut. Lanjut Bukhori

 

Salah satunya terkait Kuota Haji dan Umroh tahun 2021, yang di sebarluaskan adalah dimana Indonesia tidak mendapatkan Kuota Haji dan Umroh. Ada lagi disebarkan yang katanya hanya 11 negara yang dapat jatah kuota haji dan umroh.

 

Padahal berita yang berkaitan dengan Kuota Haji dan Umroh tidak ada satupun negara yang mendapatkan kuota tersebut. Sebagaimana yang telah disampaikan oleh  Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia Essam Bin Abed Al-Thaqafi, bahwa ke 11 negara itu boleh keluar-masuk negara Saudi Arabia hanya berkaitan dengan Bisnis saja.

 

Ironisnya lagi ada oknum Wakil Rakyat (DPR RI) yang ikut-ikutan memberi berita HOAX terkait Kuota Haji dan Umroh. Seharusnya Wakil rakyat itu mengayomi masyarakat, ini malah jadi penyebar HOAX juga.

 

Wakil Rakyat itu seharus jadi Pengayom terhadap masyarakat, bukan memberi berita ataupun pernyataan yang tidak benar, agar tidak membuat gaduh mpemikiran masyarakat. Terang Bukhori

 

Namun Pemerintah Arab Saudi melalui Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia telah menyampaikan Kalrifikasinya melalui surat yang ditujukan kepada Ketua DPR RI Puan Maharani, terkait pernyataan yang dikeluarkan oleh 2 oknum DPR RI tentang Kuota Haji dan Umroh.

 

Bahkan Duber Arab Saudi Essam Bin Abed Al-Thaqafi, mengatakan agar Anggota Dewan tersebut bisa melakukankomunikasi terlebih dahulu dengan pihak kedutaan atau otoritas  resmi lainnya, baik di Kerajaan Arab Saudi atau di Indonesia.

Penulis : Bukhori

Editior : M. Lutfi