Ketua Komisi III DPRD Melawi Akan Panggil Drektur PDAM Tirta Melawi Terkait Kanaikan Tarif Air

Foto : H. Heri Iskandar, SH.,MH Ketua Komisi III DPRD Melawi Fraksi Partai PKB

Kilas.id - Melawi - Masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Melawi melakukan unjuk Rasa di depan Gedung DPRD Kabupaten Melawi pada hari Senin (12/4/21) lalu, merekan menggugat mengenai kenaikan harga tarif penyesuaian oleh Perusahaan Daerah Air Minum ( PDAM ) Tirta Melawi. Para pengunjuk rasa menolak kenaikan tarif penyesuaian PDAM yang dianggap memberatkan dan hanya menambah beban bagi masyarakat.

H. Heri Iskandar, SH.,MH selaku Ketua Komisi lll DPRD Melawi akan segera memanggil Direktur dan jajaran PDAM Tirta Melawi untuk meminta keterangan, dikarenakan untuk saat ini di masa pedemi covid-19 kenaikan tarif PDAM belum tepat harus perlu evaluasi ulang mengingat pelayanan air bersih yang diterima warga Kabupaten Melawi belum maksimal dan memuaskan.

“Banyak masyarakat yang mengeluh terkait pasokan air bersih belum lancar dan sering kali airnya kotor (tidak jernih). entah kenapa, tarifnya dinaikkan, tetapi di sisi lain pelayanan PDAM Tirta Melawi terhadap masyarakat masih mengecewakan, tentu ini akan menambah kemarahan masyarakat,” ujar H. Heri.

Heri yang merupakan Ketua Komisi III dari Fraksi Partai PKB menilai, alasan menaikkan tarif agar pelayanan lebih maksimal kepada masyarakat juga tidak tepat. seharusnya pelayanan dimaksimalkan baru kemudian diwacanakan kenaikan tarif sehingga tidak muncul penolakan dari masyarakat karena pada masa covid-19 banyak sekali masyarakat yang memerlukan uluran tangan dari pemda,propinsi dan pusat bahkan pihak swasta di karenakan ekonomi yang terus merosot tajam.

“Kami minta agar pihak PDAM Tirta Melawi, jangan terburu-buru untuk menaikkan tarif PDAM, namun sebaiknya pihak PDAM Tirta Melawi lebih fokus pada pembenahan pelayanan maksimal, manajemen, menyelesaikan sambungan-sambungan liar, serta persoalan kehilangan air yang diakibatkan terjadinya kebocoran di beberapa titik,” terangnya kepada Tim KILAS.ID via WhatsApp. Kamis (15/4/21).

Selain itu H. Heri mengaku sangat paham dengan keluhan dari PDAM, apalagi tarif air bersih di Kabupaten Melawi juga sudah lama tidak dilakukan penyesuaian. Namun, lanjut H. Heri, baru-baru ini pemerintah pusat juga mencabut subsidi listrik dan subsidi BBM sehingga tidak perlu ditambah dengan kenaikan tarif PDAM.

“Sekali lagi kami tegaskan, pada saat ini kenaikannya belum tepat. Jika PDAM memang sangat membutuhkan dana, sebaiknya untuk beberapa waktu ke depan bisa disubsidi oleh Pemkab Melawi,” tegasnya.